Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta pemerintah memperhatikan distribusi guru Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK). Pasalnya, sekolah swasta yang paling terimbas dengan adanya program ini.
Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi mengatakan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak guru swasta berpindah ke sekolah negeri setelah lulus dalam seleksi ASN PPPK. Walhasil, sekolah swasta kekurangan tenaga pengajar.
"Kalau guru swasta seharusnya dikembalikan kepada swasta. Kenapa? Kita kan belum cukup kuat, masih bergantung kepada swasta, dan anak-anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak," terang Unifah di Gedung Guru PGRI, Jakarta, beberapa waktu lalu.
"Jadi sebagai komitmen kita kepada mereka yang mau mendidik sementara kita belum bisa, ya harus dong. Dan itu adalah keberpihakan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan swasta," sambung Unifah.
Unifah menegaskan keluhan kekurangan guru ini bukan hanya terjadi di sekolah-sekolah yang berada di bawah koordinasi PB PGRI, namun juga berbagai sekolah swasta di bawah PP Muhammadiyah, Kristen Protestan, dan Nahdlatul Ulama.
Mengingat program ASN PPPK sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan swasta, maka swasta perlu diperhatikan karena biasanya peserta didik di sekolah swasta berasal dari kalangan kurang mampu.
"Biasanya anak-anak yang menengah ke bawah yang mesti kita bantu. Kalau yang mampu ya sekolahnya bahkan gak perlu ada (Dana) BOS gitu kan?" ujar dia.
Unifah menambahkan bahwa dia juga berharap pemerintahan yang baru memperhatikan usulan PGRI ini, guna mewujudkan pendidikan yang berkeadilan dan menghilangkan disparitas mutu pendidikan.
"Setiap ganti pemerintahan kita ingin mengatakan bahwa kita itu punya pandangan dan pikiran terhadap pendidikan di masa yang akan datang," tutup Unifah.
KEYWORD :ASN PPPK PGRI Unifah Rosyidi Sekolah Swasta
